Ringkasan Eksekutif

Jerat riba fintech berupa utang bunga yang tinggi yang berdampak pada masalah sosial, seperti pelanggaran hak konsumen, masalah sosial, kesejahteraan yang semakin menurun, meningkatnya kejahatan, memburuknya kesehatan mental dan fisik, serta menurunkan pola konsumsi produktif dan menambah jumlah mustahik yang berasal dari kelompok rentan mustahik. Pemerintah saat ini telah mengeluarkan peraturan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan terus menutup fintech lending ilegal serta terus meningkatkan pengawasan dan menyelesaikan beberapa pelanggaran konsumen yang masuk ke aduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kasus ini, organisasi pengelola zakat (OPZ) seperti BAZNAS dapat berperan dalam pencegahan dan penyelesaian masalah jerat riba fintech lending yang dialami oleh mustahik. Ini dapat meliputi peningkatan program literasi, peningkatan kemudahan layanan mustahik, peningkatan awareness mustahik terhadap OPZ sebagai lembaga penyedia dana darurat mustahik, meningkatkan program dakwah terkait bahaya riba, mengadvokasi mustahik dalam penyelesaian utang.

 

Rekomendasi

  • Peran OPZ

    Preventif
    1. Dalam bidang dakwah, meningkatkan program literasi keuangan bagi mustahik melalui kerjasama dengan institusi terkait agar menggunakan layanan keuangan dengan bijak.
    2. Dalam bidang ekonomi, meningkatkan kemudahan layanan bagi mustahik yang memerlukan bantuan darurat agar mustahik tidak memilih fintech lending ilegal yang relatif sangat mudah, khususnya untuk akses pendanaan zakat produktif.
    3. Dalam bidang sosial dan kemanusiaan, meningkatkan awareness kepada mustahik bahwa OPZ memiliki produk pembiayaan berbasis zakat produktif, sehingga jika mustahik ingin mendapat dana untuk usaha, tidak mengambil fintech berbunga untuk permodalan.

    Kuratif
    1. Mendata mustahik yang memiliki permasalahan riba untuk membantu advokasi hukum apabila mustahik mengalami permasalahan pelanggaran konsumen.
    2. Bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk mendata konsumen yang bermasalah dari golongan mustahik
    3. Membantu menyelesaikan utang berdasarkan asnaf gharimin agar dampak laten jerat riba fintech lending baik dari kesehatan, kriminalitas, dan sosial dapat ditangani secara objektif.

  • Peran OJK

    Preventif
    1. Bekerjasama dengan OPZ yang memiliki data mustahik untuk meningkatkan literasi keuangan mustahik.
    2. Terus meningkatkan pengawasan pada fintech lending legal dan penutupan fintech lending ilegal.
    3. Terus memperbaharui regulasi terkait fintech, khususnya regulasi untuk P2P lending.
    4. Mempertimbangkan untuk merevisi ketentuan pada pasal 20 ayat 2 peraturan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk mewajibkan tingkat bunga dalam fintech lending dijelaskan lebih rinci dan tidak bersifat implisit.

    Kuratif
    1. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjerat hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum fintech lending.
    2. Meningkatkan publikasi terkait fintech lending ilegal yang telah ditutup oleh OJK.  

 

Mustahik Terjerat Riba Fintech: Apa Peran Zakat?