Ringkasan Eksekutif 

Pada awal Oktober 2020, Pemerintah RI bersama DPR telah menyepakati Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker). Namun, dalam proses penyusunannya hingga pengesahannya, muncul berbagai macam pro dan kontra dari beragam pemangku kepentingan baik dari kelompok buruh, sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk masyarakat miskin yang masuk dalam kategori mustahik zakat. Dengan menggunakan metode analisa konten dan diskusi dengan para pakar, Policy Brief ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut serta objektif dan berimbang mengenai implikasi UU Ciptaker terhadap buruh, sektor UMKM dan mustahik. Hasil analisa menunjukan bahwa bagi UU Ciptaker berpengaruh positif terhadap penciptaan lapangan kerja pada jangka panjang, karena memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi dengan efisien dan efektif. Kemudian, UU Cipta Kerja memberikan dampak yang sangat positif bagi penguatan sektor UMKM. Namun, pada jangka pendek, UU Ciptaker memiliki implikasi yang negatif bagi buruh atau pekerja setidaknya pada enam aspek yaitu terkait pengaturan tenaga kerja asing, pekerja waktu tertentu dan tidak tertentu, praktek outsourcing, waktu kerja, pengaturan PHK dan pesangon. Di samping itu, UU Ciptaker juga belum berpihak terhadap pekerja di sektor informal di Indonesia. Sehingga, UU Ciptaker pada jangka pendek berpotensi menciptakan klaster-klaster kemiskinan baru di Indonesia. Oleh karena itu, Policy Brief ini mencoba untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan bagi pemangku kepentingan terkait, sehingga efek jangka pendek dari UU Ciptaker bisa diatasi dengan baik

Rekomendasi

Rekomendasi bagi pemerintah atau regulator

  1. Mengeluarkan peraturan-peraturan di bawah UU Cipatker baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, agar aspek-aspek umum dalam UU Ciptaker bisa lebih spesifik diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.
  2. Memperhatikan dan mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder dalam penyusunan aturan turunan dari UU Ciptaker.
  3. Proses penyusunan aturan turunan dari UU Ciptaker harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan perwakilan-perwakilan dari stakeholder terkait sehingga tidak memunculkan informasi yang asimetris di tengah masyarakat. 


Rekomendasi bagi OPZ

  1. Mendorong pelaku UMKM yang berada di bawah pembinaan OPZ agar memenuhi kriteria standar, sehingga pelaku UMKM di bawah pembinaan OPZ mampu menangkap peluang positif dari keberadaan UU Ciptaker dan mengakselerasi kualitas UMKM di masa yang akan datang.
  2. Melakukan penguatan database pekerja informal dan formal yang memiliki pendapatan di bawah garis nishab zakat atau masuk dalam kategori mustahik zakat.
  3. Membentuk dan melaksanakan program-program pemberdayaan zakat yang relevan untuk mengantisipasi dampak negatif dari UU Ciptaker serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para mustahik yang terdampak dengan UU Ciptaker baik berupa dorongan moril dan advokasi maupun materil.
  4. Melakukan analisa lebih lanjut secara berimbang dan objektif terhadap potensi dampak positif dan negatif dari keberadaan peraturan turunan dari UU Ciptaker yang akan muncul di beberapa waktu yang akan datang.

 

 

Implikasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pekerja, Usaha Mikro, Kecil & Menengah, dan Mustahik