Ringkasan Eksekutif

Peningkatan mobilitas masyarakat akibat urbanisasi dan migrasi di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah mustahik asnaf Ibnu Sabil. Namun, fenomena ini dibarengi dengan tantangan berupa munculnya klaim palsu, sindikat ibnu sabil gadungan, serta praktik pengajuan bantuan berulang (repetitive claims) yang tidak normal akibat belum terintegrasinya data mustahik antar lembaga zakat. Kondisi ini menciptakan risiko sistemik yang dapat mengancam efektivitas pendistribusian, merusak integritas lembaga, dan melemahkan kepercayaan publik.

Kajian ini merumuskan penguatan kriteria dan mekanisme penyaluran zakat Ibnu Sabil dengan berlandaskan pada prinsip 3 Aman BAZNAS (Aman Syar’i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Melalui pendekatan manajemen risiko yang mencakup tujuh kategori (strategik, keuangan, operasional, reputasi, kepatuhan, keselamatan, dan risiko lainnya), kajian ini merekomendasikan transformasi mekanisme layanan dari konvensional menjadi berbasis data terintegrasi. Fokus utama diarahkan pada pengetatan verifikasi melalui syarat dokumen sah, penetapan skala prioritas bagi kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan disabilitas), serta pengutamaan penyaluran non-tunai (tiket/voucher) guna memitigasi penyalahgunaan dana untuk aktivitas ilegal. Implementasi kriteria ini diharapkan dapat menjamin zakat tepat sasaran sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Analisis Kriteria dan Mekanisme Penyaluran Zakat untuk Mustahik Ibnu Sabil